(Ringkasan Bab II Skripsi) Relasi Kuasa dalam Novel Ritual Gunung Kemukus Karya F. Rahardi: Sebuah Kajian Semiotika

Oleh: Zahra Salsabila

2.1. Ideologi Kepemimpinan Jawa

Orang Jawa menganggap alam batin berasal dari Tuhan, sehingga dianggap suci. Dengan demikian, menurut pandangan orang Jawa kekuasaan selalu bersumber sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jika ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang, maka kekuasaannya tidak akan bertahan lama.

2.2. Rezim Orde Baru

Sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dapat digambarkan seperti sebuah piramida yang puncaknya secara keseluruhan didominasi oleh sebuah institusi tunggal yaitu Presiden.

2.2.1. Orde Baru dan PKI

Pada masa Orde Baru, para tahanan politik dalam tragedi G30S/PKI diasingkan di beberapa tempat di Indonesia.

2.2.2. Relasi Kekuasaan Orde Baru

Orde Baru memiliki relasi kuasa yang merupakan anggota institusional dari sistem kekuasaan.

2.2.2.1. Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Lembaga ini merupakan jantung kekuasaan Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen.

2.2.2.1.1. Kedudukan Legal KOPKAMTIB

Lembaga ini berwenang untuk menggunakan seluruh sumber daya negara Indonesia untuk menghancurkn apa saja yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara, ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 atau pun pembangunan ekonomi.

2.2.2.1.2. Tujuan dan Fungsi KOPKAMTIB

Lembaga ini memiliki wewenang menangkap, memata-matai, menginterogasi orang yang dicurigai melawan pemerintah. Jika Kopkamtib sudah turun, maka tidak ada lembaga lain yang bisa mencegah. Termasuk Polri dan ABRI.

2.2.2.2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Meskipun lembaga militer ini selalu menampilkan citra solid dan independen, namun dalam tubuh ABRI selalu terdapat perpecahan kelompok.

2.2.2.3. Kepolisian

Peran Kepolisian dipangkas begitu ketat pada masa Orde Baru sehingga hanya sebatas penegak hukum.

2.2.2.4. Pers

Pada masa Orde Baru, pers dapat dikatakan tidak ada fungsinya, yang terlihat hanya sebagai boneka penguasa karena tidak adanya kebebasan berpendapat.

2.2.2.5. Kelompok Islam

Penguasa Orde Baru pada dua dekade terakhir kekuasaannya tampak mendorong perkembangan aspirasi Islam.

2.3. Mitos dan Kebatinan di Indonesia

Di Indonesia, mitos masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat di pedesaan maupun di daerah perkotaan. Mitos di Indonesia paling sering terdapat di daerah Jawa.

2.3.1. Mitos Pangeran Samudro

Mitos ini berkembang di Gunung Kemukus yang terletak di desa Pendem, Sumber Lawang, Sragen. Berada di 30 km sebelah utara kota Solo. Di puncak gunung tersebut, terletak makam Pangeran Samudro. Mitos yang berkembang adalah bahwa peziarah harus melakukan hubungan seksual sebagai salah satu syarat dalam ritual peziarahan. Para peziarah percaya bahwa hal tersebut merupakan suatu keharusan jika keinginan mereka ingin cepat terwujud.

2.3.1.1. Mitos Versi Pemerintah

Menurut versi pemerintah, Pangeran Samudro adalah tokoh penting yang mendukung berdirinya kerajaan Demak. Pangeran Samudro beragama Islam dan dididik oleh Sunan Kalijaga.

2.3.1.2. Mitos Versi Penduduk Sekitar

Menurut versi penduduk asli, Pangeran Samudro adalah seorang pelarian dari kerajaan Majapahit dan bergama Syiwa-Hindu. Dalam versi masyarakat setempat, Pangeran Samudro melarikan diri dari serbuan balatentara kerajaan Demak dan dia melambangkan kesengsaraan serta ketertindasan masyarakat yang mengalami perubahan besar-besaran setelah kerajaan Majapahit runtuh.

2.3.2. Perkembangan Mitos Pangeran Samudro dan Ritual Seks di Gunung Kemukus

2.3.2.1. Tahun 1960-an: G30S PKI dan Mitos Pangeran Samudro

Hubungan antara mitos Pangeran Samudro dengan G30S/PKI adalah karena Gunung Kemukus bekas basis Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sebagian besar masyarakat di sana terlibat dalam golongan tersebut, baik secara aktif maupun simpatisan yang pasif.

2.3.2.2. Tahun 1980-an: Waduk Kedung Ombo

Setelah Gunung Kemukus diambil alih oleh Dinas Pariwisata, Presiden Soeharto membuat rencana membangun proyek raksasa Waduk Kedung Ombo. Bagi siapapun yang menentang, akan dianggap sebagai anggota PKI.

2.3.2.3. Di era 1990-an: Tafsiran Baru

Pada saat krisis moneter, jumlah peziarah di makam Pangeran Samudro meningkat pesat. Hal ini karena sebagian besar masyarakat mencari harapan dengan mitos. Mitos tumbuh subur dalam waktu kekacauan dimana hilangnya kendali rasionalitas masyarakat dan dimana masyarakat ingin memulihkan diri ke waktu yang lepas dari teror dan ketertindasan.

2.3.2.4. Di era 2000-an: Komodifikasi Budaya

Kini, di sekitar lokasi makam beridiri warung-warung dan kamar untuk para peziarah melakukan ritual seksual.

2.4. Seksualitas Masyarakat Jawa

Kegiatan seksual menyangkut atau mengarah pada persetubuhan dan reproduksi. Seksualitas sering pula dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang diberi bentuk ‘kultural’ dengan seperangkat nilai-nilai yang melatarbelakanginya dalam suatu interaksi sosial, sehingga hubungan seksualitas dapat merefleksikan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Walaupun demikian, konsepsi seksualitas dalam suatu masyarakat mungkin tidak akan sama dengan masyarakat lainnya.

2.4.1. Seksualitas dan Kekuasaan

Menurut konsepsi tradisional Jawa, seksualitas merupakan bagiandari keperkasaan dan kekuasaan. Jika seorang raja memiliki potensi seksual yang besar, maka dipercaya kerajaannya akan menjadi makmur. Makin banyak anak keturunan raja itu, semakin makmur pula rakyatnya.

2.4.2. Idealitas Perempuan Jawa

Dalam masyarakat Jawa, seorang perempuan harus memiliki tiga sifat yaitu merak ati, gemati lan luluh. Artinya adalah pandai menjaga kecantikan lahir batin, bertutur sapa dengan santun, pandai mengatur pakaiannya, murah senyum, luwes gerak-geriknya, dan bertindak sesuai irama. Sedangkan gemati artinya menyelenggarakan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya, dan luluh artinya penyabar, tidak keras kepala, menerima segala masalah dengan hati lapang.

2.4.3. Isu Pelegalan Seks Bebas di Indonesia

Adanya pekerja seks komersial yang telah lama berkembang di Indonesia tentu saja berbeda dengan konsepsi perempuan menurut Jawa. Pemerintah menyetujui komersialisasi seks pada tahun 1852 dengan syarat harus melakukan tes kesehatan secara rutin untuk menghindari penyakit kelamin.